Sidikalang (Media Polmas)
Dinilai gagal mengemban tugas,Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Dairi (APPKD) melakukan aksi demo, meminta Bupati Dairi mencopot kepala Dinas Perhubungan Dairi dan Dirut PD Pasar Dairi juga dicopot karena dinilai tidak becus dalam bekerja Senin (05/08/2024)
Demo yang ikuti ratusan pedagang pasar Sidikalang itu berlangsung tertib meski jalan utama depan kantor bupati Dairi terpaksa ditutup.
Massa demo dikawal aparat Polres Dairi, massa APPKD penyampaikan 12 poin tuntutan yaitu meminta dinas perhubungan menertibkan parkir jalan sekolah dan jalan pekan pada pasar Sidikalang agar menghadap ke ruko masyarakat bukan ke arah pasar.
Meminta agar fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan tidak digunakan untuk berjualan, maka perlu pengawasan dan penertiban yang berkesinambungan dari pihak terkait (Satpol PP dan Dinas perhubungan).
Meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan pasar yang ada di Kabupaten Dairi, seperti yang terjadi di pasar percontohan, dan tidak meninggalkan pasar sebelum habis jam kerja. Mereka juga tegas menolak adanya pedagang yang berjualan diatas kendaraan atau (Along-along).
Sementara itu .APPKD menolak kegiatan pasar hari Senin di pasar Sumbul dan meminta pemerintah mengembalikan ke seperti biasa pada hari Selasa., menolak pasar ilegal yang menggangu ketertiban umum dan pasar diluar pengawasan PD Pasar Kabupaten Dairi.
AP2KD juga minta Dinas perizinan melakukan inspeksi ke pasar terkait pedagang liar di sekitar pasar yang menyebabkan kemacetan di luar pasar dan sepi pengunjung di dalam pasar.
Memperketat aturan dan regulasi pedagang musiman maupun obralan dari luar Kabupaten Dairi, dan hanya diperbolehkan sebagai grosir, karena sangat merugikan pedagang pasar dalam hal stabilitas harga
Pasar komoditi hari Jumat benar-benar di berlakukan sebagai pasar komoditi yang berarti tidak ada pedagang eceran disana kecuali pedagang makanan, sebab dengan adanya pedagang eceran pasar hari Sabtu di Sidikalang menjadi sepi pengunjung.
Untuk kami minta agar diadakan rapat kerja tahunan antara DPRD dengan dinas terkait yang berhubungan dengan pasar dan menghadirkan pedagang pasar.
APPKD menolak sistem pembayaran retribusi tahunan mengingat pasar di seluruh kecamatan merupakan pasar tradisional dan bukan pasar modern.
Aksi demo ini dikordinir Ketua APPKD Dairi Manaek Simbolon, Sekretaris Josep Naibaho, Bendahara Robert Siburian.(Rp/@red)
